Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan pemanggilan sebagian petinggi pemprov DKI Jakarta tak dan merta memberikan indikasi keterlibatan serta ada aliran duit suap dari PT Agung Podomoro Land ke pemprov berkaitan kajian rancangan ketentuan daerah (raperda) zonasi pesisir teluk Jakarta. KPK baru temukan ada aliran duit suap ke anggota DPRD DKI Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar